Ahmad Doli Kurnia: Pelantikan Golkar Riau Tertunda, Prosedur Harus Ditegakkan

Pekanbaru - Pelantikan kepengurusan DPD I Partai Golkar Riau untuk periode terbaru masih terhambat menunggu keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Proses ini menyusul pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang juga terlibat dalam tim formatur penyusunan kepengurusan DPD Golkar Riau, menyatakan bahwa hingga saat ini, surat keputusan (SK) mengenai kepengurusan dari DPP belum diterbitkan. Oleh karena itu, jadwal pelantikan pengurus belum bisa ditentukan.

“Masih menunggu SK dari DPP,” ujar Doli pada Selasa (19/5/2026). Ia menambahkan, setelah SK dan arahan dari DPP diterbitkan, pelantikan pengurus DPD Golkar Riau akan segera dilaksanakan. Namun, untuk menentukan waktu pelantikan, semua pihak harus menunggu keputusan dari Ketua Umum Partai Golkar.

Doli menjelaskan bahwa proses pelantikan di daerah harus melalui tahapan administrasi dan persetujuan dari DPP. Saat ini, seluruh proses masih berjalan di tingkat pusat, menunjukkan bahwa partai mengutamakan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Yulisman terpilih sebagai Ketua DPD I Golkar Riau dan kini juga menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau 2. Bersama tim formatur, Yulisman telah menyusun struktur kepengurusan DPD Golkar Riau untuk periode mendatang, yang nantinya akan diajukan dan disahkan melalui SK dari DPP Partai Golkar. Keberadaan Yulisman di posisi strategis ini diharapkan dapat memperlancar proses pelantikan dan pengesahan kepengurusan DPD Golkar Riau.

Tidak hanya Riau, beberapa daerah lain seperti Jambi dan Lampung yang telah melaksanakan Musda juga masih menunggu jadwal pelantikan resmi dari DPP Partai Golkar, menunjukkan bahwa situasi ini tidak hanya terjadi di Riau tetapi juga di berbagai daerah lainnya.

Pelantikan pengurus DPD Golkar Riau yang masih tertunda menimbulkan pertanyaan mengenai ketidakpastian yang dihadapi partai di daerah. Dengan harapan bahwa keputusan dari DPP akan segera keluar, diharapkan proses pengesahan kepengurusan dapat berlangsung cepat agar partai dapat melanjutkan langkah strategisnya. Bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil oleh DPP dalam mengatasi kendala ini?