Sumber Foto: Tempo.co
Inti Pernyataan
Analisis Gugatan Menteri Amran Sulaiman terhadap Tempo: Sebuah Tinjauan Hukum
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, telah mengajukan gugatan senilai lebih dari Rp 200 miliar terhadap PT Tempo Inti Media Tbk, yang dianggapnya melanggar Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi (PPR) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 684/Pdt.G/2025/PN JKT SEL.
Dasar Gugatan
Amran Sulaiman mengklaim bahwa Tempo tidak memenuhi rekomendasi yang ditetapkan dalam PPR. Namun, pengacara yang mewakili Tempo, Mustafa, menjelaskan bahwa Menteri Amran tidak terlibat langsung dalam proses PPR tersebut. Dalam dokumen pengaduan yang diajukan ke Dewan Pers pada Juni 2025, nama pengadu yang tertera adalah Wahyu Indarto, yang merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pertanian.
Proses PPR dan Keterlibatan Pihak
Mustafa menekankan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Wahyu Indarto bertindak sebagai perwakilan atau kuasa dari Menteri Amran Sulaiman dalam pengaduan tersebut. Dalam tayangan siniar Tukang Kupas Perkara (TKP) yang disiarkan pada 24 Oktober 2025, Mustafa menyatakan, "Tidak pernah ada informasi atau bahkan dalam surat-menyurat itu yang menyampaikan bahwa Wahyu Indarto adalah perwakilan atau kuasa dari Menteri Amran Sulaiman."
Isi Rekomendasi PPR
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers mencakup lima poin, di antaranya adalah:
- Mengganti judul di poster yang diunggah di akun Instagram Tempo.
- Menyatakan permintaan maaf.
- Melakukan moderasi konten.
- Melaporkan kembali ke Dewan Pers bahwa telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan.
- Menjalankan tenggat waktu pemenuhan dalam 2×24 jam.
Mustafa menegaskan bahwa Tempo telah memenuhi rekomendasi tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.
Kesimpulan
Gugatan yang diajukan oleh Menteri Amran Sulaiman terhadap Tempo menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan dan dasar hukum dari proses PPR yang dijalani. Dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak Tempo, terdapat pertanyaan mengenai relevansi gugatan tersebut dalam konteks hukum yang lebih luas, mengingat keterlibatan Menteri Amran dalam proses pengaduan itu diragukan.
