AS Perluas Larangan Impor Peralatan Teknologi Tiongkok untuk Tingkatkan Keamanan Nasional
Kutipan Media - Menurut pengumuman terbaru dari FCC, larangan tersebut akan diperluas untuk mencakup peralatan yang diproduksi oleh Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, dan Dahua. Semua perusahaan ini sebelumnya telah dimasukkan dalam daftar terbatas AS karena tuduhan bahwa produk mereka dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.
Berbeda dengan peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2022 (yang hanya berlaku untuk desain peralatan baru yang dibuat mulai akhir tahun tersebut), larangan ini juga akan mencakup peralatan yang lebih lama. Produk yang terpengaruh meliputi peralatan yang digunakan untuk keselamatan publik, perlindungan fasilitas pemerintah, pemantauan keamanan fisik infrastruktur penting, dan tujuan yang berkaitan dengan keamanan nasional.
FCC menyatakan bahwa peraturan baru tersebut akan resmi berlaku pada awal Juli. Lembaga tersebut menekankan bahwa perluasan larangan ini diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap sektor komunikasi AS dan meningkatkan keamanan nasional.
Namun, FCC juga menegaskan bahwa individu dan organisasi di AS dapat terus menggunakan perangkat yang dibeli sebelum larangan tersebut berlaku.
Kedutaan Besar China di Washington dan perusahaan-perusahaan terkait belum memberikan komentar mengenai keputusan baru dari pihak AS tersebut.
Ini adalah langkah selanjutnya dalam serangkaian tindakan yang diterapkan FCC untuk membatasi masuknya teknologi Tiongkok ke pasar AS. Sebelumnya, pada Desember tahun lalu, lembaga tersebut melarang impor semua model drone baru buatan Tiongkok. Pada Maret tahun ini, FCCさらに melarang router konsumen baru buatan Tiongkok.
Namun, serupa dengan larangan baru terhadap drone dan router, model lama dari perangkat ini tidak dikenai pembatasan impor.
Pada Oktober lalu, FCC juga dengan suara bulat menyetujui keputusan untuk memblokir lisensi baru untuk perangkat yang menggunakan komponen dari perusahaan yang masuk dalam daftar terbatas, sekaligus memberi wewenang kepada lembaga tersebut untuk melarang penjualan perangkat tertentu yang sebelumnya telah disetujui.
Langkah ini memicu reaksi dari Hikvision. Pada bulan Desember, perusahaan tersebut mengajukan gugatan terhadap FCC, dengan alasan bahwa badan pengatur AS tersebut telah melampaui wewenangnya dan tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk membuat keputusan tersebut.
Selain langkah-langkah yang telah diterapkan, FCC kini mempertimbangkan untuk melarang operator telekomunikasi AS terhubung dengan perusahaan telekomunikasi Tiongkok. Jika disetujui, peraturan ini dapat mencegah perusahaan telekomunikasi Tiongkok mengoperasikan pusat data di AS, yang selanjutnya akan meningkatkan ketegangan teknologi antara dua ekonomi terbesar di dunia.
Recent News
