ASTINDO Desak Perbaikan Infrastruktur untuk Kenyamanan Wisatawan Selama Libur Lebaran

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) meminta pemerintah untuk segera memperbaiki berbagai infrastruktur di berbagai destinasi agar wisatawan dapat berpergian dengan nyaman selama libur Lebaran.

"Menurut saya perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas utama pemerintah jika ingin menarik wisatawan baik domestik maupun internasional," kata Ketua Umum ASTINDO Pauline Suharno saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Pauline mencontohkan jalanan di kota-kota besar seperti Jakarta yang digadang-gadang sebagai kota paling maju di Indonesia, sampai saat ini masih memiliki kondisi yang memprihatinkan.

Menurut dia, jalanan di Jakarta masih banyak yang berlubang di mana-mana, padahal tanpa adanya konektivitas dan moda transportasi yang layak, pariwisata Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain.

Pemerintah, katanya, juga disarankan untuk meningkatkan standar operasional dan keamanan untuk menghindari terjadinya pengalaman buruk yang menimpa wisatawan saat berkunjung ke suatu destinasi wisata maupun destinasi tujuan selama liburan.

Dari sisi hukum, ia menganjurkan agar pemerintah memberikan sanksi hukum yang tegas pada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyediakan layanan jasa transportasi ilegal.

"Jadi baik operator tur, kapal, transportasi ilegal, itu juga harus diberi sanksi hukum," ujar Pauline.

Seluruh upaya tersebut diharapkan dapat mendukung program-program yang telah dibentuk oleh pemerintah dalam rangka menghadirkan mudik yang aman, nyaman serta mendorong pergerakan wisatawan jadi lebih meningkat.

Salah satu program pemerintah yang Pauline sebutkan seperti memberikan subsidi tiket pesawat domestik.

ASTINDO sendiri sudah menyiapkan paket-paket wisata yang menarik dan telah dipromosikan dalam pameran bertajuk "ASTINDO Travel Fair 2026".

"Semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat," ucapnya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi sekitar 144 juta orang melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 H berdasarkan hasil survei nasional. Angka tersebut diprediksi masih dapat terus meningkat.

"Kami mengantisipasi kemungkinan kenaikan karena tahun lalu survei 146 juta, realisasinya mencapai 154 juta,” kata Dudy.

Guna mengantisipasi lonjakan tersebut, pemerintah telah sepakat menerapkan kebijakan fleksibilitas bekerja (flexible working arrangement/FWA), yang dinilai dapat membantu mengurai kepadatan perjalanan serta mendukung kelancaran penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026.

FWA diberlakukan untuk Aparatur Sipil Negara dan pekerja swasta pada 16, 17, 25, 26, serta 27 Maret 2026.

Atas kebijakan tersebut, Survei Angkutan Lebaran 2026 Kementerian Perhubungan menyatakan persepsi atau preferensi masyarakat menunjukkan penerapan FWA cukup efektif menekan potensi pergerakan puncak arus mudik seperti H-5 dan H-3.

Pada beberapa kesempatan, Dudy juga memberikan atensi untuk memperbaiki kondisi sejumlah ruas jalanan di daerah seperti Banten dan Jawa Timur.

Antisipasi lain yang turut disiapkan antara lain pembatasan operasional angkutan barang sumbu tiga ke atas, kecuali kendaraan pengangkut bahan pokok, bahan bakar minyak, dan kebutuhan penting lainnya sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian.