Bantahan Farhat Abas Terkait Tuduhan Motif Ekonomi dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Baru-baru ini, video pernyataan Farhat Abas beredar luas di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok dan GWA. Dalam video tersebut, Farhat Abas mengeluarkan sejumlah tuduhan yang perlu diklarifikasi dan dibantah oleh tim advokasi yang menangani kasus ijazah palsu Jokowi.

Pernyataan Farhat Abas

Inti dari pernyataan Farhat Abas mencakup beberapa poin utama:

• Pernyataan pertama: Farhat Abas menuduh adanya hubungan khusus antara klien dan advokat, yang melibatkan dugaan hubungan seksual antara Dr. Tifa dan seorang pengacara berinisial RH. Tuduhan ini merujuk pada klaim mengenai peristiwa di sebuah tempat karaoke.
• Pernyataan kedua: Farhat Abas menyatakan bahwa RH memaksa Rismon Sianipar untuk tetap mengklaim bahwa ijazah Jokowi adalah palsu setelah gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025.
• Pernyataan ketiga: Farhat menuduh bahwa para pengacara yang menangani perkara ijazah palsu Jokowi dikendalikan oleh pihak tertentu, dalam hal ini disebut ABRAS, dengan motif kepentingan ekonomi.

Bantahan Tim Advokasi

Tim advokasi yang dikomandoi oleh Ahmad Khozinudin merespons tuduhan tersebut sebagai berikut:

• Poin pertama dan kedua: Tim tidak memberikan tanggapan terhadap tuduhan mengenai hubungan pribadi antara Dr. Tifa dan RH, serta mengenai pemaksaan terhadap Rismon Sianipar. Mereka menegaskan bahwa hal tersebut tidak terkait dengan upaya mereka dalam membongkar kasus ijazah palsu.
• Poin ketiga: Tim membantah tuduhan bahwa mereka memiliki motif ekonomi dalam menangani kasus ini. Mereka menegaskan bahwa sejak awal, mereka mengambil kuasa dari Roy Suryo dan rekan-rekannya secara pro bono, tanpa mengharapkan imbalan finansial.
• Tim juga mengklaim tidak pernah memanfaatkan posisi mereka untuk bernegosiasi dengan kubu Jokowi demi keuntungan ekonomi. Penolakan terhadap tawaran kompensasi yang signifikan untuk menghentikan kasus ini menjadi bukti bahwa tujuan mereka adalah keadilan, bukan keuntungan materi.
• Selain itu, mereka menegaskan komitmen untuk membawa perkara ini ke pengadilan, tanpa melakukan manuver untuk berdamai atau meminta penghentian kasus.
• Terakhir, tim menyatakan bahwa mereka bertindak dengan independensi dan kemandirian, tanpa pengaruh dari pihak manapun, termasuk yang disebut sebagai ABRAS.

Tim advokasi menekankan pentingnya membersihkan nama baik sejarah bangsa dari kemungkinan adanya pemimpin berijazah palsu. Mereka berharap dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas.