BPJS Ketenagakerjaan Bahas Implementasi Standar Akuntansi untuk Jaminan Sosial

Diffa Rezy - detikNews

Jumat, 14 Nov 2025 10:36 WIB

Jakarta -

BPJS Ketenagakerjaan menggelar Diskusi Panel Nasional bertema 'Kesesuaian dan Tantangan Implementasi Standar Akuntansi dalam Konteks Jaminan Sosial' untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam konteks jaminan sosial, termasuk dinamika regulasi serta adopsi PSAK 117 (IFRS 17).

Acara yang digelar di Auditorium Djarum Pertamina Tower, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu dilaksanakan pada Kamis (13/11). Forum tersebut turut dihadiri Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, akademisi, praktisi akuntansi, serta perwakilan regulator dan pemangku kepentingan lain.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Asep Rahmat Suwandha menegaskan bahwa penerapan akuntansi di lembaga publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata dalam mengelola dana publik. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai fondasi utama lembaga jaminan sosial.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Akuntansi bagi kami bukan hanya tentang angka atau laporan tahunan, tetapi tentang kepercayaan. Setiap rupiah yang kami kelola mengandung amanah jutaan pekerja Indonesia yang harus kami pertanggungjawabkan dengan jujur dan terbuka," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

Senada, Akademisi UGM sekaligus panelis Singgih Wijayana menilai pentingnya sinergi antara penyusun standar, regulator, akademisi, dan lembaga jaminan sosial. Ia menilai kolaborasi ini turut membuka peluang kontribusi Indonesia pada kebutuhan keilmuan internasional.

"Dari sisi akademisi, saya kira sinergi antara akademisi, industri, dan regulasi itu adalah keharusan. Kami berproses untuk menghasilkan karya ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi bagian dari karya akademisi yang berkolaborasi dengan industri, dalam hal ini yang sangat spesifik dan unik dan hanya terjadi di Indonesia adalah BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, potensi untuk juga menjadi kebutuhan masyarakat internasional untuk bisa lebih mengenal apa yang terjadi di Indonesia itu sangat tinggi," ungkapnya.

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan penerapan standar akuntansi yang berkualitas dan menghasilkan informasi keuangan yang andal.

"Bahwa ini secara substansi meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kualitas informasi yang memang sangat dibutuhkan, dan itu menjadi wujud pertanggungjawaban atau pertanggung jelasan dari lembaga yang memang mengelola dana yang sangat besar," pungkasnya.

Selain diskusi panel, kegiatan ini juga diisi dengan peluncuran tiga buku terbaru karya Asep Rahmat Suwandha, yaitu Buku Pelaporan Keuangan Jaminan Sosial, Buku Pengendalian Operasional, dan Buku Current Risk. Ketiganya merupakan hasil pembelajaran internal untuk memperkuat pemahaman akuntansi jaminan sosial sekaligus meningkatkan literasi keuangan publik.

BPJS Ketenagakerjaan pun berharap forum ini dapat memperkuat sinergi antara regulator, akademisi, dan praktisi akuntansi dalam membangun sistem pelaporan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong tata kelola jaminan sosial yang profesional dan terpercaya ke depan.

Simak juga Video Curhat Wamenkes Benjamin: Sering Jengkel ke Kebijakan Kemenkes-BPJS

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

bpjs ketenagakerjaan standar akuntansi jaminan sosial

Berita Terkait

Berita detikcom Lainnya

detikInet

Perang Diprediksi Bikin Harga Plastik Meroket, Ini Sebabnya

detikHealth

Video 3 Dokter Intership Meninggal dalam Sebulan, Kemenkes Beberkan Penyebabnya

detikTravel

Ini Ketentuan Membawa Cairan ke dalam Pesawat dari TSA, Catat Ya!