Kutipan Media - TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai produsen data harus meningkatkan kualitas data yang dimilikinya.
Dengan begitu data yang dimiliki pemerintah kabupaten bisa benar-benar valid.
“Seluruh perangkat daerah merupakan produsen data, untuk itu harus meningkatkan kualitas data sektoral melalui penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi dengan BPS (Badan Pusat Statistik),” kata Sam’ani dalam pembukaan Forum Satu Data Kabupaten Kudus Semester I Tahun 2026 di Pendopo Belakang Kudus, Senin (22/6/2026).
Forum Satu Data merupakan wadah penguatan tata kelola data daerah yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Dalam forum tersebut juga berlangsung serah terima berita acara Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN).
Menurut Sam’ani, data merupakan fondasi utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan data yang berkualitas sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
Bagi Sam’ani, data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat.
Karena itu, pihaknya mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas data, melengkapi data sektoral sesuai standar, serta memperkuat sinergi dengan BPS agar menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya Sam’ani juga meminta seluruh perangkat daerah mempersiapkan transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Indeks Pemerintah Digital (PEMDI).
Menurutnya, transformasi tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis data.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono mengatakan, pemanfaatan DTSEN menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
DTSEN memberikan dasar data yang lebih terintegrasi untuk mendukung berbagai program pemerintah.
“Karena itu, perangkat daerah perlu memanfaatkan data tersebut secara optimal serta berkolaborasi dengan BPS dalam proses pengolahan maupun pemutakhiran data agar kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran," kata Eko. (Goz)