China Larang Penggunaan Software Keamanan Siber Asing untuk Lindungi Data Nasional

JAKARTA - Otoritas China meminta perusahaan domestik menghentikan penggunaan perangkat lunak keamanan siber buatan Amerika Serikat dan Israel dengan alasan keamanan nasional, menurut tiga sumber yang mengetahui kebijakan tersebut. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan teknologi antara Beijing dan Washington.

Dikutip reuters.com, larangan itu mencakup produk dari lebih dari selusin perusahaan asing, termasuk VMware milik Broadcom, Palo Alto Networks, Fortinet, serta perusahaan Israel seperti Check Point Software Technologies. Sumber lain menyebut daftar tersebut juga mencakup CrowdStrike, SentinelOne, Mandiant milik Alphabet, hingga Rapid7.

Pemerintah China khawatir perangkat lunak asing berpotensi mengumpulkan dan mengirimkan data sensitif ke luar negeri. Namun, Reuters belum dapat memastikan berapa banyak perusahaan China yang telah menerima pemberitahuan tersebut. Hingga publikasi, Cyberspace Administration of China dan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi belum memberikan tanggapan resmi.

Sejumlah perusahaan yang masuk daftar menyatakan dampak kebijakan tersebut sangat terbatas. CrowdStrike menyebut tidak memiliki bisnis maupun infrastruktur di China dan hanya akan terpengaruh secara minimal.

SentinelOne juga mengatakan tidak memiliki tidak ada paparan pendapatan langsung ke Tiongkok, sementara McAfee menegaskan produknya tidak dirancang untuk penggunaan pemerintah atau perusahaan.

Kebijakan ini berdampak pada pasar. Saham Broadcom turun lebih dari 4%, Fortinet melemah lebih dari 2%, dan Rapid7 turun lebih dari 1%. Sebaliknya, saham Palo Alto relatif stabil dan Check Point ditutup menguat tipis.

Langkah Beijing ini sejalan dengan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi Barat dan memperkuat penggunaan produk lokal. Penyedia keamanan siber domestik utama China antara lain 360 Security Technology dan Neusoft.

Kebijakan tersebut muncul saat AS dan China bersiap menghadapi kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Beijing pada April, di tengah gencatan dagang yang rapuh. Para analis China menilai kekhawatiran Beijing meningkat terhadap potensi penyadapan melalui perangkat teknologi asing, khususnya di sektor strategis.

Isu kepercayaan terhadap vendor keamanan siber asing bukan hal baru. Produk-produk keamanan siber memiliki akses luas ke jaringan dan data sensitif, sehingga kerap dipandang berisiko secara geopolitik. Sebelumnya, perangkat lunak antivirus Rusia Kaspersky juga dilarang dari jaringan pemerintah AS dan kemudian dari pasar AS secara luas.(DH)