China Mendesak Jepang Tarik Pernyataan tentang Taiwan

Beijing - Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan pernyataan tegas yang mendesak Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, untuk menarik ucapannya terkait penggunaan kekuatan militer oleh China terhadap Taiwan. Pernyataan tersebut dianggap dapat menciptakan situasi yang mengancam bagi Jepang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan, "China dengan tegas menentang dan tidak akan menoleransi pernyataan semacam itu. Jepang harus segera memperbaiki kesalahannya dan mencabut pernyataan yang tidak berdasar tersebut. Jika tidak, segala konsekuensi yang timbul harus ditanggung oleh pihak Jepang," dalam konferensi pers yang diadakan di Beijing pada hari Kamis.

Pernyataan kontroversial PM Takaichi yang diungkapkan awal November lalu menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan militer China dapat menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup Jepang. Dalam rapat dengan majelis rendah parlemen Jepang, PM Takaichi menegaskan bahwa pernyataannya adalah sikap resmi pemerintah dan ia tidak akan menarik kembali ucapan tersebut.

Lin Jian menambahkan bahwa pernyataan PM Takaichi dianggap sebagai bentuk campur tangan dalam urusan internal China dan tantangan terhadap kepentingan inti China. Ia juga mengingatkan bahwa Jepang memiliki sejarah panjang kejahatan selama masa penjajahan di Taiwan.

"Selama seabad terakhir, militer Jepang telah melancarkan agresi berkali-kali dengan dalih 'situasi yang mengancam kelangsungan hidup', yang telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat China dan seluruh Asia," ungkap Lin Jian.

Lebih lanjut, Lin Jian mempertanyakan niat PM Takaichi dengan menghidupkan kembali frasa tersebut dan memperingatkan bahwa setiap upaya Jepang untuk campur tangan dalam urusan lintas Selat akan dianggap sebagai tindakan agresi. Menurutnya, hal ini akan mendapat tanggapan tegas dari China.

"Kami akan dengan tegas menjalankan hak kami untuk membela diri berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional, serta mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial China. Masalah Taiwan merupakan inti dari kepentingan inti China dan garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar," tegas Lin Jian.

Setelah Perang Dunia II, konstitusi Jepang memberlakukan kontrol ketat atas operasi militer. Namun, perubahan undang-undang keamanan nasional pada 2015 di bawah kepemimpinan mantan PM Shinzo Abe telah memungkinkan Jepang untuk menggunakan kekuatan secara terbatas dalam situasi yang dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup.

Dalam rapat Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, PM Takaichi menjelaskan bahwa pernyataannya muncul sebagai respons terhadap skenario terburuk terkait kemungkinan darurat di Taiwan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan penilaian situasi yang dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang, sambil mempertimbangkan semua informasi yang relevan.

PM Takaichi menekankan bahwa pernyataannya mencerminkan posisi resmi pemerintah dan ia tidak akan mencabutnya, meskipun ia akan menahan diri untuk tidak mengomentari kasus tertentu di masa mendatang.