Diplomasi Ekonomi Menjadi Fokus Utama Politik Luar Negeri Indonesia

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa diplomasi ekonomi kini menjadi inti dari politik luar negeri Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers tahunan pada Rabu, 14 Januari 2026, seiring dengan semakin kaburnya batas antara isu ekonomi dan keamanan di tingkat global.

Menurut Sugiono, salah satu ciri yang paling menonjol dari dinamika dunia saat ini adalah penggunaan kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi sebagai instrumen dalam geopolitik. Ia mencatat bahwa fenomena 'weaponization of economic policies' mengindikasikan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi bersifat netral, melainkan sering digunakan sebagai alat tekanan politik antarnegara.

“Kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi semakin sering digunakan sebagai instrumen geopolitik,” ujar Sugiono. Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara kini tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan global.

Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, diakui tidak kebal terhadap tekanan dan ketidakpastian yang ada. Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, diplomasi ekonomi Indonesia diarahkan untuk mendorong pertumbuhan serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Sugiono menyatakan bahwa dalam situasi perlambatan ekonomi global dan meningkatnya praktik 'economic coercion', Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang relatif kokoh. “Dengan angka pertumbuhan yang berada di atas rata-rata dunia, inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi yang tetap tinggi, Indonesia hadir dengan fondasi yang stabil,” ungkapnya.

Untuk mempertahankan posisi tersebut, Sugiono menekankan pentingnya Indonesia mengamankan masa depannya melalui penguatan kemandirian ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kontribusi Indonesia dalam memperkuat inklusi keuangan global, seperti pemanfaatan mekanisme pembayaran digital QRIS yang memfasilitasi transaksi lintas batas dengan negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang.

Kementerian Luar Negeri juga berkomitmen mendukung agenda diversifikasi mitra ekonomi. Sepanjang tahun 2025, Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union. Selain itu, Indonesia menargetkan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa dan Preferential Trade Agreement dengan Mauritius.

“Diversifikasi mitra ini dilakukan untuk mengurangi risiko ketidakpastian dari gejolak ekonomi yang dihadapi mitra-mitra tradisional,” kata Sugiono. Dalam konteks tersebut, Indonesia juga bergabung dengan BRICS untuk memperluas jejaring kerja sama dan memperkuat posisi tawar di tengah dinamika ekonomi global.

Diplomasi ekonomi Indonesia juga diarahkan untuk mendukung pengembangan industri nasional berkelas dunia melalui dorongan investasi dan peningkatan kemudahan berbisnis. Pada akhir 2025, Kementerian Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri untuk memperkuat sinergi dalam menarik arus investasi.

“Dengan kesepahaman ini, diharapkan upaya Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam mengundang dan menarik arus investasi ke dalam negeri akan lebih terarah dan efisien,” jelas Menlu Sugiono. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada penciptaan nilai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tentunya, kita memerlukan strategi yang jelas dan dukungan institusional yang kuat,” tutup Sugiono. Melalui penguatan diplomasi ekonomi, Indonesia berupaya memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga dan meningkatkan daya tawar negara di tengah kompetisi dan fragmentasi ekonomi global yang semakin tajam.