DPR Dorong Reformasi Birokrasi untuk Optimalisasi Investasi Indonesia-AS

Kutipan Media - RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anna Mu`awanah, menyambut positif tercapainya nota kesepahaman (MoU) antara pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat (AS) senilai 38,4 miliar dolar AS atau setara Rp650 triliun. Investasi jumbo tersebut dinilai berpotensi kuat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas lapangan kerja.

Kesepakatan ini merupakan hasil dari pertemuan pelaku usaha kedua negara dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. Kerja sama tersebut mencakup sektor strategis seperti pangan, manufaktur, energi, hingga teknologi.

Baca juga : Menlu RI Ajak BRICS Terlibat Aktif Menjaga Perdamaian Global

"Nilai investasinya sangat besar dan berpotensi membuka peluang kerja luas bagi masyarakat. Ini sinyal positif bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra ekonomi yang prospektif di mata investor global," ujar Anna Mu`awanah dikutip dari laman FPKB DPR RI, Sabtu (21/2/2026).

Oleh karena itu, Anna mendesak pemerintah segera membenahi hambatan birokrasi yang kerap dikeluhkan oleh pelaku usaha asing, terutama mengenai kepastian regulasi dan efisiensi perizinan.

Baca juga : Nekat Mendaki Saat Status Siaga, 60 Pendaki Merapi Diamankan

"Pemerintah harus segera melakukan pembenahan. Negara harus hadir memastikan proses investasi berjalan cepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Reformasi birokrasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar potensi kerja sama ini memberikan dampak nyata," tegasnya.

Lebih lanjut, Anna menekankan bahwa digitalisasi layanan perizinan serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar komitmen Rp650 triliun ini tidak sekadar berhenti di atas kertas. Ia berharap investasi ini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui modernisasi rantai pasok dan teknologi pertanian.

Baca juga : Perubahan Nama Prodi Teknik Jadi Rekayasa, Lalu Hadrian: Riset dan Inovasi Harus semakin Maju

"Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah industri serta menekan angka pengangguran terbuka. Dengan pengelolaan yang tepat, kemitraan ini akan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global," pungkasnya.

Reporter : Anata Lu’luul Jannah

Redaktur : M. Isa

KATA KUNCI

DPR RI Investasi Indonesia AS Reformasi Birokrasi Perizinan