DPR Dorong Wapres Gibran Aktif Dialog di KTT G20 Afrika Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini berharap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming aktif berdialog di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan, bukan hanya hadir sebagai tamu negara yang mewakili Presiden RI.

Menurut Amelia, kehadiran Indonesia dalam KTT G20 harus menghasilkan manfaat nyata bagi Indonesia, terutama dalam mendorong arus investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi.

“Kami tentu berharap beliau memanfaatkan ruang G20 untuk menunjukkan bahwa Indonesia serius menjadikan generasi muda dan ekonomi digital sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar tema kampanye,” kata Amelia, kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

“Jadi, bukan hanya hadir, tetapi aktif dalam dialog, membangun jejaring konkret dengan pemimpin lain, dan pulang dengan deliverable yang bisa diterjemahkan menjadi kerja sama nyata bagi investasi, lapangan kerja, dan transfer teknologi ke Indonesia,” sambung dia.

Politikus Nasdem itu mengatakan, penugasan Wapres Gibran untuk mewakili Presiden RI Prabowo Subianto sejalan dengan konstitusi dan praktik kenegaraan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun.

Amelia mencontohkan bahwa sejak masa pemerintahan sebelumnya, Wakil Presiden juga sering ditugaskan untuk mewakili kepala negara di forum internasional.

“Di periode sebelumnya, Pak Jusuf Kalla berulang kali mewakili Presiden Jokowi di Sidang Majelis Umum PBB dan forum tinggi PBB lainnya, dan pada era Presiden SBY, Pak Boediono juga pernah dipersiapkan untuk mewakili Indonesia di KTT G20. Jadi, dari sisi preseden, kehadiran Wapres di forum seperti ini adalah hal yang wajar, bukan sesuatu yang di luar koridor,” ujar dia.

Amelia mengingatkan bahwa KTT G20 di Afrika Selatan adalah forum internasional yang sangat penting.

Sebab, agenda ini baru pertama kalinya diselenggarakan di benua Afrika, dengan fokus isu keadilan global, keberlanjutan, dan suara Global South.

Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memainkan posisi strategis untuk menghubungkan kepentingan negara-negara bagian utara dan selatan.

“Indonesia pernah memegang Presidensi G20 di Bali dan mendorong isu pemulihan inklusif; sekarang, ketika Mas Wapres hadir di Afrika Selatan, harapan kami ia membawa kesinambungan itu: memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan antara Utara–Selatan, mengangkat kerja sama Afrika–Asia, sekaligus menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam isu pembiayaan iklim, ketahanan pangan, energi, dan tata kelola ekonomi digital,” kata Amelia.

Amelia menambahkan, Komisi I DPR akan mengawasi pelaksanaan mandat tersebut dan menilai sejauh mana hasil KTT G20 dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat.

“Komisi I akan mengikuti dan mengawasi bagaimana mandat itu dijalankan dan sejauh mana hasil G20 nanti benar-benar diturunkan menjadi kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Johannesburg, Afrika Selatan, pada Jumat (21/11/2025) untuk menghadiri KTT G20.

Pantauan Kompas.com, Gibran lepas landas dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.15 WIB mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat.

Keberangkatan tersebut merupakan penugasan Presiden Prabowo Subianto untuk mewakili kepala negara di forum G20.

Sekretaris Wakil Presiden RI menyebutkan, kehadiran Gibran menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap berperan aktif dalam pemulihan ekonomi global dan penguatan kerja sama internasional.

Adapun KTT G20 digelar di Johannesburg pada 22–23 November 2025 dan menjadi pertemuan G20 pertama yang berlangsung di benua Afrika.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Pambudi mengungkapkan, KTT G20 akan berfokus pada tiga isu utama, yaitu:

1. Ekonomi berkelanjutan, termasuk utang negara berkembang, peran perdagangan, dan keuangan dalam pembangunan.

2. Dunia yang tangguh (resilient world), mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, serta sistem pangan.

3. Pekerjaan layak dan tata kelola kecerdasan buatan (AI).

“(Mineral kritis) ini salah satu bahasan yang diusulkan oleh Indonesia ke dalam G20, setelah kita juga sudah mengusulkan di ASEAN,” ujar Edi.