Kutipan Media - JURNALIS BICARA – Fraksi Gabungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan Reses II Tahun Sidang 2026 menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Dari hasil penjaringan di enam daerah pemilihan, persoalan infrastruktur masih menjadi kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Laporan hasil reses tersebut dibacakan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Rika Yulistina, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/7/2026).
Rapat dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati serta Wakil Bupati Sukabumi, Forkopimda, anggota DPRD, dan jajaran perangkat daerah.
Dalam laporannya, Rika menjelaskan bahwa reses merupakan amanat konstitusi yang memberikan ruang bagi anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Reses II Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada 3 hingga 5 Juni 2026 secara serentak di enam daerah pemilihan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, pelaku UMKM, hingga berbagai elemen lainnya.
“Melalui kegiatan reses ini diharapkan terjalin komunikasi dua arah antara wakil rakyat dengan masyarakat, sehingga program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Rika.
Berdasarkan hasil reses, pembangunan infrastruktur menjadi aspirasi yang paling dominan. Warga mengusulkan percepatan perbaikan jalan kabupaten dan jalan lingkungan, pembangunan jembatan, penataan drainase, pemasangan penerangan jalan umum, hingga penanganan kawasan rawan longsor dan abrasi.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian masyarakat. Aspirasi yang disampaikan antara lain pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, penambahan tenaga pendidik, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Di bidang kesehatan, masyarakat mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan puskesmas, penambahan tenaga kesehatan, penguatan layanan kesehatan keliling, serta peningkatan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Fraksi Golkar-PAN juga mencatat besarnya harapan masyarakat terhadap penguatan ekonomi daerah. Nelayan mengusulkan bantuan sarana penangkapan ikan dan akses permodalan, sementara petani berharap adanya bantuan sarana produksi, pendampingan, hingga pengembangan pengolahan hasil pertanian.
Pelaku UMKM turut mengusulkan kemudahan akses pembiayaan, pelatihan peningkatan kapasitas usaha, serta dukungan pemasaran produk lokal. Di kawasan industri, masyarakat berharap pemerintah mendorong prioritas penyerapan tenaga kerja lokal melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi di bidang sosial, mulai dari penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pemerataan bantuan sosial, perhatian terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia, hingga percepatan penanganan korban bencana.
Fraksi Gabungan Golkar dan PAN menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran sesuai skala prioritas.
Dalam penutup laporannya, Rika Yulistina menegaskan bahwa hasil reses merupakan bentuk akuntabilitas anggota DPRD kepada masyarakat sekaligus komitmen untuk terus mengawal aspirasi warga agar dapat diwujudkan melalui program pembangunan yang merata dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.