G20 2025: Afrika Selatan Jadi Tuan Rumah Pertama dari Benua Afrika

tirto.id - Konferensi Tingkat Tinggi G20 2025 akan diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22-23 November 2025. Untuk pertama kalinya, Benua Afrika menjadi tuan rumah dari forum kerja sama internasional ini.

G20 sendiri adalah singkatan dari Group of Twenty. Forum ini merupakan forum kerja sama internasional dalam bidang ekonomi yang anggotanya diisi oleh 19 negara dengan kekuatan perekonomian besar, ditambah satu lembaga yang menaungi Eropa, yaitu Uni Eropa.

Dilansir dari website Kemenkeu, Kelompok G20 mencerminkan kekuatan besar dalam tatanan global, karena anggotanya mewakili lebih dari 60 persen populasi dunia, mencakup sekitar 75 persen dari total perdagangan internasional, serta menyumbang sekitar 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Negara Anggota G20

Lantas, negara apa saja yang menjadi anggota G20? Negara-negara anggota G20 berasal dari setiap benua di dunia. Ada 19 negara dari berbagai benua di dunia, serta 1 lembaga yang menaungi negara-negara di Eropa yaitu Uni Eropa.

Dari 19 negara anggota G20 itu, 5 negara berasal dari Benua Amerika yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Kanada, dan Meksiko. Lalu terdapat 6 negara yang menjadi perwakilan Asia. Keenam negara tersebut adalah Indonesia, China, India, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan.

Afrika Selatan sendiri adalah satu-satunya perwakilan Benua Afrika di dalam forum G20 ini. Sementara, Benua Eropa diwakili oleh Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Turki, dan Inggris. Kemudian, di luar negara-negara tersebut terdapat Australia dan Uni Eropa yang tergabung dalam G20 ini.

Untuk daftar lebih jelas dari negara-negara yang tergabung dalam G20 adalah sebagai berikut:

Amerika Serikat

Australia

Brasil

China

Prancis

Jerman

India

Indonesia

Italia

Jepang

Kanada

Meksiko

Rusia

Arab Saudi

Afrika Selatan

Korea Selatan

Turki

Inggris

Argentina

Uni Eropa

Sejarah Singkat G20

Menurut laman Kemenkeu, latar belakang terbentuknya kelompok G20 pada tahun 1999 berakar dari rasa kecewa yang dirasakan oleh komunitas internasional terhadap ketidakmampuan kelompok G7 dalam merumuskan dan menawarkan solusi yang efektif atas berbagai persoalan ekonomi global yang tengah terjadi pada masa itu. Kekecewaan tersebut memunculkan kesadaran baru akan perlunya pelibatan negara-negara dengan pendapatan menengah, terutama yang memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan secara sistemik, dalam proses dialog dan perundingan internasional. Tujuan pelibatan negara-negara tersebut adalah agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan mencerminkan kepentingan yang lebih luas.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, forum G20 kemudian dibentuk. Forum ini dibentuk dengan semangat inklusivitas, yaitu menggabungkan negara-negara maju dan berkembang dalam satu wadah kerja sama. Forum ini juga memiliki peranan penting dalam upaya bersama mengatasi krisis ekonomi besar yang saat itu melanda kawasan Asia, Rusia, dan Amerika Latin.

Pada awal pembentukannya, forum G20 berfungsi sebagai wadah pertemuan bagi para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara anggota. Fokus utama G20 pada awal pembentukannya adalah pada isu-isu ekonomi dan keuangan global. Namun, seiring dengan berkembangnya tantangan dan kompleksitas dalam perekonomian dunia, sejak tahun 2008 G20 mulai melibatkan Kepala Negara dan Pemerintahan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Hal ini menandai perluasan peran dan cakupan forum ini.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 2010, G20 memperluas ruang lingkup pembahasannya dengan memasukkan isu-isu pembangunan sebagai bagian dari agenda resmi. Sejak saat itu, struktur kerja G20 terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu Jalur Keuangan (Finance Track) yang tetap berfokus pada kebijakan ekonomi dan moneter, serta Jalur Sherpa (Sherpa Track) yang menangani isu-isu non-keuangan seperti pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan kerja sama multilateral.

Sebagai informasi, istilah "Sherpa" sendiri diambil dari nama kelompok pemandu gunung asal Nepal. Pengambilan istilah dari pemandu gunung ini secara simbolis mencerminkan peran para "Sherpa" G20 dalam mempersiapkan dan membuka jalan menuju pelaksanaan KTT, layaknya pemandu yang menuntun pendaki menuju puncak.

Aksi dan Kerja Nyata G20

G20 bukan sekadar forum kerja sama yang sifatnya hanya serenomial dan artifisial. G20 adalah forum kerja sama internasional yang telah membuahkan beberapa aksi dan kerja nyata. Beberapa aksi nyata dari G20 tersebut di antaranya:

Penanganan Krisis Keuangan Global 2008

Salah satu pencapaian paling menonjol dari G20 adalah perannya yang signifikan dalam membantu dunia menghadapi krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Forum ini berkontribusi besar dalam membentuk ulang sistem tata kelola keuangan internasional melalui peluncuran berbagai kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi secara global dan berskala besar.

Langkah-langkah tersebut dirancang untuk menstabilkan perekonomian dunia yang tengah mengalami tekanan berat. Selain itu, G20 juga berperan aktif dalam mendorong peningkatan kapasitas pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Melalui upaya kolektif ini, G20 dinilai telah berkontribusi dalam mengarahkan perekonomian global kembali ke jalur pertumbuhan yang positif, sekaligus mendorong lahirnya berbagai reformasi penting dalam sektor keuangan.

Kebijakan Pajak

G20 telah memainkan peran penting dalam mendorong Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) agar memperkuat upaya pertukaran informasi di bidang perpajakan antarnegara. Dorongan ini menjadi landasan bagi lahirnya inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yang mulai dirintis pada tahun 2012 sebagai hasil kolaborasi antara G20 dan OECD. Hasil kolaborasi tersebut kemudian disempurnakan serta disahkan pada tahun 2015.

Melalui kerangka kerja BEPS tersebut, kini sebanyak 139 negara dan yurisdiksi di seluruh dunia terlibat aktif dalam kerja sama internasional untuk memerangi praktik penghindaran pajak yang merugikan sistem perpajakan global. Ini tentu menjadi angin segar yang positif dalam kebijakan pajak dunia.

Kontribusi dalam Penanganan Covid-19

Dalam menghadapi pandemi global, G20 meluncurkan sejumlah inisiatif penting yang bertujuan untuk meringankan dampak ekonomi dan kesehatan yang dirasakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penangguhan sementara pembayaran utang luar negeri bagi negara-negara berpenghasilan rendah, guna memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi mereka dalam menangani krisis.

Selain itu, melalui Deklarasi Riyadh, G20 menginisiasi suntikan dana penanganan Covid-19 yang nilainya melebihi 5 triliun USD, sebagai bagian dari upaya kolektif untuk memulihkan ekonomi global. G20 juga mendorong kebijakan pelonggaran perdagangan internasional dengan menurunkan atau bahkan menghapus bea masuk dan pajak impor, khususnya untuk barang-barang yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi, seperti vaksin, hand sanitizer, disinfektan, peralatan medis, dan obat-obatan.

Isu Global Lainnya

Di samping perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan, G20 juga turut berkontribusi dalam berbagai isu global lainnya yang bersifat lintas sektor, seperti perdagangan internasional, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap tata kelola global yang inklusif dan berkeadilan, pada tahun 2016 G20 mengadopsi seperangkat prinsip kolektif yang berkaitan dengan investasi internasional, guna menciptakan iklim investasi yang transparan dan saling menguntungkan.

Selain itu, G20 memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif politik global yang signifikan, termasuk proses yang mengarah pada terbentuknya Paris Agreement on Climate Change pada tahun 2015, serta pengesahan The 2030 Agenda for Sustainable Development, yang menjadi kerangka kerja utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan secara global.

Presidensi G20 dari Tahun ke Tahun

Meskipun G20 dibentuk pada tahun 1999, tetapi presidensi G20 baru dimulai pada tahun 2008 ketika Amerika Serikat mengundang negara-negara anggota dalam KTT pertama di Amerika Serikat. Presidensi kedua pada tahun 2009 dilaksanakan dua kali di Inggris dan Amerika Serikat.

Sama halnya pada tahun 2010, negara yang menjadi presidensi KTT G20 ada 2, yaitu Kanada dan Korea Selatan. Baru setelah itu, KTT G20 dilakukan sekali dalam setahun. Berikut daftar lengkapnya:

Tahun 2008 di Amerika Serikat

Tahun 2009 di Inggris

Tahun 2009 di Amerika Serikat

Tahun 2010 di Kanada

Tahun 2010 di Korea Selatan

Tahun 2011 di Prancis

Tahun 2012 di Meksiko

Tahun 2013 di Rusia

Tahun 2014 di Australia

Tahun 2015 di Turki

Tahun 2016 di China

Tahun 2017 di Jerman

Tahun 2018 di Argentina

Tahun 2019 di Jepang

Tahun 2020 di Arab Saudi

Tahun 2021 di Italia

Tahun 2022 di Indonesia

Tahun 2023 di India

Tahun 2024 di Brasil

Dengan begitu, negara yang belum menjadi presidensi adalah Afrika Selatan. Tahun ini adalah untuk pertama kalinya Afrika Selatan menjadi presidensi KTT G20 sebagai wakil dari Benua Afrika.