Indonesia Bantah Tuduhan Vanuatu soal Papua dalam Sidang Dewan HAM PBB

Delegasi Indonesia menyampaikan sanggahan atas pernyataan Vanuatu terkait situasi di Papua dalam persidangan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Rabu (7/10). Indonesia menilai pernyataan Vanuatu tidak berdasar dan memuat disinformasi, termasuk soal pelaku pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani serta tudingan adanya diskriminasi rasial.

Menurut inti pernyataan Indonesia yang disampaikan melalui KBRI Jenewa pada Kamis (8/10), delegasi Indonesia “menolak keras tuduhan tanpa fakta dan disinformasi yang disampaikan Vanuatu terkait perkembangan situasi HAM di Papua.”

Soroti proses hukum kasus Yeremias Zanambani

Dalam tanggapannya, Indonesia menyatakan tuduhan Vanuatu mengenai pelaku pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani mengabaikan fakta bahwa proses hukum atas kasus tersebut masih berjalan. Indonesia juga menyebut Yeremias sebagai figur yang dekat dengan masyarakat dan pemerintah.

Delegasi Indonesia menilai langkah Vanuatu merendahkan proses hukum nasional dan tidak menghormati prinsip due process of law (hukum yang adil) di Indonesia.

Kritik terhadap sikap Vanuatu di Dewan HAM

Indonesia menyayangkan sikap Vanuatu yang dinilai memolitisasi Dewan HAM. Delegasi Indonesia juga menyinggung bahwa Vanuatu belum menjadi negara pihak Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, namun dinilai mendiskreditkan negara-negara pihak konvensi tersebut, termasuk Indonesia, dalam isu anti-diskriminasi rasial serta upaya menjaga toleransi dan keberagaman.

Selain itu, Indonesia menilai Vanuatu berulang kali menyalahgunakan forum Dewan HAM PBB dan secara terang-terangan melanggar prinsip-prinsip dalam Piagam PBB, terutama terkait penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan negara serta prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Indonesia minta Vanuatu fokus pada situasi di dalam negeri

Delegasi Indonesia juga meminta Vanuatu agar menggunakan energi dan waktunya untuk memperbaiki situasi HAM di negaranya sendiri, alih-alih mencampuri urusan dalam negeri negara lain.