Indonesia Dorong Standar AI Global yang Ramah UMKM di Forum G20
Kutipan Media - JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia meminta agar standar global dalam pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial (artificial intelligence /AI) tidak menjadi hambatan baru bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di negara berkembang.
Sikap tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam Pertemuan Sherpa G20 ke-2 Presidensi Amerika Serikat di Washington DC.
" Indonesia meminta agar standar global AI bersifat fleksibel dan tidak berubah menjadi hambatan kepatuhan baru yang mendiskriminasi UMKM. Negara berkembang harus menjadi co-author dalam perumusan standar, bukan sekadar pelaksana kepatuhan," ujar Edi dalam keterangannya, Rabu.
Menurut Edi, tata kelola AI global harus dirancang secara inklusif agar tidak hanya mengakomodasi kepentingan negara maju, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan negara berkembang.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga mendorong implementasi nyata G20 Roadmap for Cross-border Payments melalui interkoneksi sistem pembayaran berbasis kode QR lintas negara. Langkah itu dinilai dapat menekan biaya transaksi sekaligus mempermudah aktivitas UMKM dan pekerja migran.
Selain isu AI, Indonesia mengangkat maraknya penipuan investasi kripto lintas negara atau pig- butchering networks. Pemerintah mendorong penguatan kerja sama penegakan hukum antarnegara yang dibarengi peningkatan literasi digital dan keamanan siber, terutama bagi kelompok lansia serta pengguna internet pemula.
Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap pelarangan penggunaan konten bajakan untuk melatih model AI. Namun, pemerintah menegaskan regulasi internasional tetap harus menghormati aturan perlindungan data di masing-masing negara guna mencegah pengambilan data publik yang bersifat sensitif secara ilegal.
Di dalam negeri, pemerintah saat ini tengah mematangkan Peta Jalan AI Nasional beserta pedoman etika penerapan AI di berbagai sektor strategis, seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, dan ekonomi kreatif.
Selain itu, Indonesia mendorong diversifikasi infrastruktur AI agar negara berkembang tidak hanya menjadi penyedia data dan konsumen teknologi.
Pemerintah mengusulkan penguatan kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk memperluas investasi pusat data (data center) dan kapasitas komputasi awan yang lebih inklusif.
Melalui berbagai usulan tersebut, Indonesia berharap arsitektur ekonomi digital global yang tengah dibahas dalam forum G20 dapat dibangun secara lebih adil dan inklusif, sekaligus memberi ruang lebih besar bagi negara berkembang untuk ikut merumuskan standar AI internasional, bukan sekadar menjadi pihak yang wajib mematuhinya.
Recent News
Inti Pernyataan
