Investasi AS di Sektor Nikel Didorong Pemerintah Indonesia

KOMPAS.com – Pemerintah akan memfasilitasi investasi Amerika Serikat di proyek hilirisasi nikel menyusul kesepakatan dagang yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, sektor nikel menjadi fokus utama dalam kerja sama mineral kritis kedua negara.

“Yang menyangkut dengan mineral kritis ya. Pertama kan mereka akan masuk di sektor nikel, kemudian logam tanah jarang, kemudian beberapa juga tembaga,” ujar Bahlil dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah menyiapkan waktu 90 hari untuk menindaklanjuti rencana investasi tersebut. Ia menyebut, investasi akan diarahkan pada pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

“Nikel, ya. Nikel. Dan kita kalau sudah masuk 90 hari dari sekarang, saya sebagai menteri teknis dengan senang hati untuk bisa memfasilitasi mereka dengan baik. Jadi mereka melakukan investasi itu membangun hilirisasi,” kata dia.

Bahlil menegaskan, hilirisasi menjadi syarat utama agar investasi tidak berhenti pada tahap penambangan bahan mentah. Pemerintah, kata dia, membuka ruang kerja sama dengan tetap menempatkan pengolahan di dalam negeri sebagai prioritas.

“Karena kita ini kan sudah hidup dalam pasar global, gak bisa hidup sendiri-sendiri dan kita harus membuka ruang kepada semua pihak itu,” ucap Bahlil.

Selain nikel, kerja sama juga mencakup logam tanah jarang dan tembaga. Namun, nikel disebut menjadi contoh awal pola investasi yang akan diterapkan di sektor mineral lainnya.

Kesepakatan dagang tersebut juga memuat kerja sama sektor energi, termasuk impor bahan bakar minyak dan etanol. Pemerintah tengah menghitung skema mandatori pencampuran etanol yang ditargetkan berjalan pada 2028 sebesar 5 persen hingga 10 persen.

“Kita memang ada mandatori. Mandatori kita 2028 itu diperkirakan sekitar 5 sampai 10 persen. Ini kan menguntungkan kita sebenarnya. Kita melakukan impor dari sini tarifnya masuk 0 persen harganya lebih murah sehingga industri kita lebih kompetitif dalam memakai bahan baku daripada etanol,” ujar Bahlil.

Terkait nilai impor energi yang disebut mencapai 15 miliar dollar AS, pemerintah akan melakukan perhitungan sebelum penugasan diberikan kepada PT Pertamina (Persero).

“Saya akan menghitung kalkulasinya saya akan membuat mandatori kepada Pertamina. Nanti Pertamina akan melakukan impor. Jadi dengan maksud agar nilai pembeliannya itu nilai ekonomis yang kompetitif yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak itu,” kata dia.