Kementerian PU Targetkan Penyelesaian 1.301 Hunian Pascabencana di Sumatra Sebelum Lebaran

Progres pembangunan rumah terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Utara telah mencapai 47 persen. Pemerintah menargetkan seluruh unit selesai akhir Februari 2026 dengan metode konstruksi modular tahan gempa.

PINTOE.CO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan 1.301 unit rumah hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra agar dapat segera ditempati menjelang Lebaran 2026.

Berdasarkan laman resmi Kementerian PU, hingga 9 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, progres pembangunan telah mencapai 47 persen dan ditargetkan rampung paling lambat 28 Februari 2026.

Dari total 1.301 unit hunian yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, sebanyak 1.056 unit berada di Provinsi Aceh dan 245 unit di Provinsi Sumatra Utara.

Di Aceh, pembangunan menunjukkan perkembangan di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Aceh Tamiang Tahap I sebanyak 84 unit telah mencapai 100 persen, sementara Tahap II 156 unit mencapai 83,72 persen.

Di Kabupaten Bener Meriah, 228 unit telah mencapai 55,7 persen, sementara di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 360 unit berada pada progres 48,1 persen.

Selanjutnya, di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 168 unit mencapai progres 19,15 persen, dan di Subulussalam sebanyak 60 unit dengan progres 4,91 persen.

Sementara itu, di Provinsi Sumatra Utara pembangunan difokuskan di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 245 unit yang tersebar dalam 21 blok. Progres pembangunannya telah mencapai 28,6 persen dan terus dipercepat.

Dikebut dengan Sistem Modular

Percepatan pembangunan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Pekerjaan struktur dan eksterior dilaksanakan hingga malam hari saat cuaca mendukung, sementara pekerjaan interior tetap berjalan meskipun hujan agar produktivitas konstruksi tetap terjaga.

Dalam pembangunan hunian ini, Kementerian PU menggunakan metode konstruksi modular dengan sistem Modular Lite (MOLI). Teknologi ini memungkinkan pembangunan tanpa alat berat, fleksibel diterapkan di lokasi terdampak dengan akses terbatas, mempercepat pemasangan, serta meminimalkan limbah konstruksi.

Hunian dirancang dengan konstruksi yang tahan lama dan tahan gempa, serta dapat dipasang dan dibongkar tanpa menghasilkan limbah konstruksi. Kementerian PU menargetkan seluruh hunian segera diserahterimakan sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menempati rumah yang aman dan layak.[]