Ketenagakerjaan Bojonegoro 2025: Stabil di Formal, Tantangan di Informal
Kutipan Media - damarinfo.com – Pasar kerja selalu berbicara dengan dua bahasa: angka dan kenyataan. Angka memberi gambaran makro. Kenyataan menentukan apakah pekerja benar-benar hidup layak.
Data ketenagakerjaan 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dalam buku Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2026 memperlihatkan satu hal penting: Jawa Timur bergerak, tetapi belum sepenuhnya seimbang.
Jawa Timur: Lowongan Banyak, Tapi Belum Cukup
Sepanjang 2025, terdapat 585.596 pencari kerja terdaftar di Jawa Timur. Sementara itu, lowongan yang tersedia tercatat 413.179.
Secara matematis, ada selisih 172.417 orang yang belum tertampung dalam sistem lowongan formal.
Namun angka penempatan justru mencapai 445.938 orang, lebih tinggi dari jumlah lowongan terdaftar. Ini menunjukkan pasar kerja tidak sepenuhnya berjalan melalui jalur administratif resmi. Ada penempatan melalui jaringan perusahaan, relasi informal, atau perbedaan periode pencatatan.
Artinya, pasar kerja Jawa Timur dinamis. Tetapi sistem pencatatannya belum sepenuhnya rapi.
Soal Upah: Siapa Paling Diuntungkan?
Rata-rata upah pekerja formal di Jawa Timur tahun 2025 mencapai Rp2.899.074 per bulan.
Jika dirinci menurut sektor:
Pertanian, kehutanan, perikanan: Rp2.323.209
Pertambangan, industri, konstruksi: Rp2.822.055
Perdagangan dan jasa: Rp3.083.501
Sektor jasa menjadi yang paling tinggi. Pertanian tetap yang terendah.
Sementara itu, pekerja sektor informal hanya memperoleh rata-rata Rp1.631.768 per bulan. Jaraknya jauh dari pekerja formal.
Faktor pendidikan menjadi pembeda paling jelas. Pekerja informal yang tidak tamat SD berpenghasilan sekitar Rp1,13 juta. Lulusan SMA ke atas bisa mencapai Rp2,1 juta. Selisihnya 86 persen.
Pesannya sederhana: pendidikan adalah pengungkit pendapatan.
Ketimpangan Wilayah Masih Lebar
Kawasan Gerbangkertosusila tetap mendominasi. Surabaya mencatat upah rata-rata hampir Rp3,96 juta. Sebaliknya, Pamekasan hanya sekitar Rp2,02 juta. Selisihnya hampir dua kali lipat.
Ini bukan sekadar perbedaan angka. Ini adalah potret ketimpangan regional yang masih nyata.
Lalu, Di Mana Posisi Bojonegoro?
Di tengah peta ketenagakerjaan Jawa Timur, Bojonegoro berada pada posisi yang relatif stabil—bahkan cukup seimbang.
Pasar Kerja yang Relatif Terkendali
Tahun 2025:
Pencari kerja: 4.364 orang
Lowongan: 4.284
Penempatan: 3.542
Tingkat penyerapan mencapai 81,2 persen.
Dibandingkan kabupaten tetangga, angka ini tergolong baik. Bojonegoro termasuk yang paling seimbang antara jumlah pencari kerja dan lowongan.
Secara matematis, fondasinya cukup kuat.
Upah Pekerja Formal: Di Atas UMK
Rata-rata upah formal Bojonegoro mencapai Rp2.758.178. UMK 2025 Bojonegoro sebesar Rp2.525.132.
Artinya, secara rata-rata, pekerja formal di Bojonegoro menerima upah di atas standar minimum. Dari lima kabupaten pembanding (Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Ngawi, Nganjuk), hanya Bojonegoro dan Nganjuk yang berada dalam posisi ini.
Sebaliknya, Lamongan dan Tuban memiliki UMK di atas Rp3 juta, tetapi rata-rata upah riilnya justru berada di bawah UMK.
Ini pelajaran penting: UMK tinggi tidak otomatis berarti upah riil tinggi.
Struktur Ekonomi Bojonegoro: Jasa Menguat
Rincian upah pekerja formal Bojonegoro:
Pertanian: Rp2.426.204
Industri dan konstruksi: Rp2.425.356
Perdagangan dan jasa: Rp3.113.979
Sektor jasa menjadi yang tertinggi. Bahkan melampaui rata-rata provinsi untuk sektor yang sama.
Ini menunjukkan bahwa kekuatan Bojonegoro mulai bergeser. Tidak hanya bertumpu pada migas atau pertanian, tetapi juga pada perdagangan dan jasa.
Titik Lemah: Sektor Informal
Rata-rata pendapatan pekerja informal Bojonegoro sebesar Rp1.469.643, lebih rendah dari rata-rata provinsi dan tertinggal dari Tuban (Rp1,91 juta) serta Lamongan (Rp1,76 juta).
Kemungkinan penyebabnya adalah efek limpahan industri. Tuban dan Lamongan memiliki kawasan industri dan pelabuhan yang menciptakan peluang usaha informal lebih luas.
Sebaliknya, karakter ekonomi migas Bojonegoro cenderung enclave. Efek gandanya ke sektor informal tidak sebesar kawasan industri terbuka.
Namun pola pendidikan tetap konsisten. Lulusan SMA ke atas di sektor informal Bojonegoro memperoleh pendapatan 81 persen lebih tinggi dibanding mereka yang tidak tamat SD.
Sekali lagi, pendidikan adalah kunci.
Dibandingkan Tetangga: Siapa Lebih Unggul?
Lamongan unggul dalam penyerapan tenaga kerja dan industri.
Tuban unggul dalam pendapatan informal.
Ngawi dan Nganjuk masih tertinggal dalam banyak indikator.
Bojonegoro paling seimbang antara pencari kerja dan lowongan, serta relatif aman dalam kepatuhan upah.
Namun keseimbangan bukan berarti tanpa tantangan.
Jika lapangan kerja untuk lulusan SMA ke atas tidak berkembang cukup cepat, risiko migrasi tenaga kerja terampil tetap ada.
Apa Artinya bagi Kebijakan?
Data ini memberi empat pesan utama.
Pertama, investasi pendidikan harus diperkuat. Premium pendidikan di Bojonegoro mencapai 81 persen. Ini imbal hasil yang sangat besar.
Kedua, sektor jasa perlu dikembangkan lebih serius. Upahnya sudah kompetitif. Tinggal diperluas skalanya.
Ketiga, sektor informal harus didorong agar lebih produktif—melalui pelatihan, akses modal, dan pendampingan UMKM.
Keempat, konektivitas dengan kawasan industri Tuban dan Lamongan harus dimanfaatkan. Bojonegoro tidak harus menjadi penonton. Ia bisa menjadi penyedia tenaga kerja terampil dan pelaku usaha penunjang.
Antara Angka dan Masa Depan
Secara angka, Bojonegoro tidak dalam posisi lemah. Bahkan relatif stabil dibanding beberapa tetangga. Namun stabil bukan berarti selesai. Pekerja informal masih rentan. Ketimpangan regional masih terasa. Pendidikan menengah belum sepenuhnya merata.
Pada akhirnya, pembangunan ketenagakerjaan bukan soal berapa banyak orang ditempatkan kerja. Ia tentang seberapa layak upah yang diterima, seberapa kuat daya beli keluarga, dan seberapa besar peluang generasi muda untuk naik kelas.
Angka sudah berbicara. Tinggal bagaimana kebijakan membacanya—dan menerjemahkannya menjadi kesejahteraan yang nyata.
Recent News
