Lebih dari 70 Negara Desak Pengurangan Produksi Plastik Global

Tokyo (ANTARA) - Lebih dari 70 negara diperkirakan akan menyerukan penetapan target global untuk mengurangi produksi dan konsumsi plastik. Inisiatif ini bertujuan utama untuk memerangi polusi laut yang semakin mengkhawatirkan. Pernyataan bersama ini direncanakan akan disampaikan pada Konferensi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Ocean Conference/UNOC) yang berlangsung di Nice, Prancis, dari tanggal 10 hingga 14 Juni.

Namun, Jepang diperkirakan tidak akan mendukung pernyataan tersebut, yang didukung oleh sejumlah negara Eropa dan negara-negara kepulauan di Pasifik. Selain itu, beberapa negara di kawasan Timur Tengah dan negara penghasil minyak juga cenderung menolak pembatasan produksi plastik, sehingga tidak diperkirakan akan menandatangani pernyataan ini.

Setiap tahun, lebih dari 8 juta ton sampah plastik diperkirakan mengalir ke laut. Kekhawatiran juga meningkat terkait mikroplastik yang dapat masuk ke dalam tubuh organisme laut dan berpotensi berdampak pada kesehatan manusia ketika dikonsumsi.

Perundingan mengenai penyusunan traktat internasional untuk mengatasi masalah plastik global dijadwalkan dilanjutkan di Swiss pada bulan Agustus mendatang. Namun, tantangan besar dalam mencapai konsensus terlihat dari minimnya dukungan terhadap pernyataan bersama ini, terutama terkait regulasi produksi yang menjadi fokus utama negosiasi.

Dalam putaran pembicaraan sebelumnya yang berlangsung di Korea Selatan antara bulan November dan Desember, negara-negara peserta belum berhasil mencapai kesepakatan untuk membatasi produksi plastik.

Pernyataan bersama ini juga akan menyerukan pelaporan wajib mengenai volume produksi, impor, dan ekspor plastik sebagai bagian dari upaya mencapai target pengurangan yang telah ditetapkan. Prancis, sebagai pemimpin dalam mendukung regulasi ini, menyebut pernyataan bersama tersebut sebagai "kesempatan bersejarah."

Sementara itu, Jepang memilih untuk tidak mencantumkan namanya dalam dokumen pernyataan dengan alasan ingin mendorong tercapainya kesepakatan yang inklusif dan menghindari perpecahan antarnegara. Sikap Jepang ini menuai kritik dari kelompok-kelompok lingkungan yang mendesak negara tersebut untuk menyatakan posisi resminya demi efektivitas perjanjian global yang sedang dirancang.