Pemerintah Selidiki Isu PHK di Tokopedia dan TikTok, Said Iqbal Akan Panggil Pihak Terkait
Sosial

Pemerintah Selidiki Isu PHK di Tokopedia dan TikTok, Said Iqbal Akan Panggil Pihak Terkait

Kutipan Media - JAKARTA, LINGKAR TV – Pemerintah mulai menelusuri isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikabarkan terjadi di Tokopedia dan TikTok. Pendalaman dilakukan untuk memastikan fakta di lapangan sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut.

Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah tidak ingin terburu-buru menyimpulkan persoalan hanya berdasarkan informasi dari satu pihak.

“Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” kata Said Iqbal saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memperoleh fakta secara menyeluruh sebelum menentukan kebijakan atau tindakan yang akan diambil.

“Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan,” ujarnya.

Said Iqbal menjelaskan sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur sehingga persoalan ketenagakerjaan di dalamnya harus dipahami secara komprehensif. Karena Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan pendalaman langsung di lapangan.

“Saya akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar diketahui secara jelas akar persoalannya,” tegasnya.

Said Iqbal: Tidak Semua PHK Penyebabnya Sama

Ia menegaskan, apabila hasil pendalaman menemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, pemerintah akan mengambil langkah sesuai kewenangannya.

Namun, apabila persoalan yang terjadi berkaitan dengan dinamika pasar, perubahan model bisnis, atau tekanan ekonomi yang memengaruhi kondisi perusahaan, penyelesaiannya akan ditempuh melalui dialog antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.

“Tidak semua persoalan PHK memiliki penyebab yang sama. Kalau masalahnya berkaitan dengan situasi pasar atau kondisi bisnis perusahaan, tentu kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha,” tuturnya.

Menurut Said Iqbal, pendekatan dialog yang difasilitasi pemerintah telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial dan terbukti mampu mencegah terjadinya PHK terhadap ribuan pekerja.

Dalam waktu dekat, ia menargetkan dapat bertemu dengan pekerja Tokopedia dan TikTok bersama Kementerian Ketenagakerjaan guna memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi yang terjadi.

Kemnaker Belum Dapat Laporan soal PHK di Tokopedia-Tiktok

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait isu PHK yang beredar. Meski demikian, tim Mediator Hubungan Industrial (HI) Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut.

Faried mengatakan hingga Sabtu, 4 Juli 2026 belum ada laporan yang masuk mengenai dugaan PHK terhadap karyawan TikTok maupun Tokopedia. Pihaknya berharap dapat memperoleh informasi resmi dari perusahaan dalam waktu dekat.

“Belum ada laporan masuk ke kita perihal rumor PHK karyawan Tiktok. Semoga Senin (6 Juli 2026) ada kabar termasuk dari Tokopedia,” ucapnya. (Ant/ Lingkartv.com)

You can share this post!