Praktisi Hukum Soroti Kelemahan Pencegahan Korupsi Usai OTT KPK di PN Depok

MITRAPOL.com, Jakarta — Praktisi hukum Carrel Ticualu menilai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk di lingkungan peradilan, menjadi sinyal bahwa sistem pencegahan korupsi masih belum berjalan optimal.

Carrel menyinggung kasus OTT KPK yang menyeret sejumlah pihak di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Menurutnya, meski KPK telah berdiri hampir dua dekade, pencegahan korupsi belum memberikan hasil signifikan jika praktik suap masih terus berulang.

“OTT selama ini lebih banyak bersifat penindakan di hilir. Fakta bahwa suap masih berulang menunjukkan efek jera belum maksimal,” kata Carrel dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Ia menjelaskan, praktik suap dapat terjadi karena adanya pejabat yang memiliki kewenangan dan bersedia menerima, bahkan dalam sejumlah kasus diduga meminta imbalan. Situasi tersebut, menurutnya, mendorong pihak-pihak berperkara tergoda untuk menyuap demi mempercepat proses atau memperoleh hasil tertentu.

Carrel juga menilai, dalam beberapa kasus, suap telah diberikan tetapi proses hukum tetap berjalan tidak sesuai harapan pihak pemberi.

Dorong Penguatan Sistem Whistleblower

Untuk memutus mata rantai suap, Carrel mendorong KPK memperkuat sistem whistleblower. Ia menilai, pelapor praktik suap, termasuk pihak pemberi suap, perlu mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat.

“Kalau pemberi suap berani melapor dan dijamin tidak dihukum, pejabat negara yang sudah dididik, digaji, dan difasilitasi negara akan berpikir ulang untuk meminta atau menerima suap,” ujar pendiri Law Firm Cartic & Co itu.

Carrel menyebut, perubahan kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui diskresi penegak hukum maupun penerbitan regulasi baru, termasuk opsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), jika dianggap mendesak.

Soroti Pengawasan yang Dinilai Belum Efektif

Selain itu, Carrel menyoroti sistem pengawasan yang dinilai belum efektif. Menurutnya, banyaknya lembaga pengawas tidak otomatis menjamin pencegahan berjalan, terutama bila sistem pengawasan belum dibangun secara transparan dan akuntabel.

“Pengawasan yang ada selama ini sering dianggap seperti jeruk makan jeruk. Sulit berharap pengawasan efektif jika integritas pengawas juga masih dipertanyakan,” katanya.

Ia menilai reformasi pencegahan korupsi dan pengawasan internal perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan penegakan hukum.

KPK Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara sengketa lahan.

Selain itu, KPK juga menetapkan juru sita PN Depok Yohansyah Muaranaya serta dua pihak swasta sebagai tersangka. Seluruh tersangka saat ini ditahan untuk kepentingan penyidikan.

KPK menyatakan masih mendalami peran masing-masing tersangka dan membuka kemungkinan pengembangan perkara jika ditemukan keterlibatan pihak lain.

Post Views: 394

Tag: KasusKorupsi KPK OTT PNdepok Solidaritas Peradilan

Penulis: RedaksiEditor: Redaksi

Pelajar di Lebak Tewas Kecelakaan di Jalan Citeras–Jakarta, Ketua FRIC Soroti Jalan Berlubang

Pos Terkait

Berbagi Berkah Ramadhan 2026, Darma Agung Santuni Puluhan Anak Yatim di Dua Panti Asuhan

Tol Jakarta–Cikampek II Selatan Dibuka Fungsional Saat Arus Balik Lebaran 2026, Ini Rute dan Aturannya

Satgas Pangan Polres Simeulue Pastikan Stok BBM Aman hingga Dua Bulan, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying

Kadisdik Lampung Thomas Amirico Ungkap Strategi Tingkatkan Mutu Pendidikan, Fokus Infrastruktur Sekolah dan SDM

Dirut PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa Pimpin Ekspedisi Safari Ramadan, Tekankan Integritas dan Produktivitas Karyawan

Kejari Lampung Tengah Gelar “Anjau Silau” dan Ngabuburit Hukum, Perkuat Sinergi dengan Media dan LSM

BPN Palangka Raya dan Kemenag Perkuat Sinergi Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf

Gelar Buka Puasa Bersama, PADI Tangsel Bagikan 1.447 Takjil Gratis di Pondok Aren

Penegakan Hukum di Indonesia, Kaperwil Mitrapol Aceh Siap Bersinergi dengan Pemerintah dan APH

Tradisi Qunutan Ramadan Hidupkan Kebersamaan Warga Kecamatan Cirinten

AMKI Pusat Berbagi Kebahagiaan Ramadan Bersama Anak Yatim Yayasan Al-Kahfi

Kapolres Ketapang Pimpin Sertijab Kabag Ren dan Kapolsek Jajaran