Rahman Tolleng: Pembenahan Politik Tak Cukup Lewat Sistem, Musuh Utama Ada pada Diri Sendiri

Jakarta—Eksponen aktivis Angkatan 1966, Rahman Tolleng, menilai berbagai upaya pembenahan politik di Indonesia belum menunjukkan hasil berarti. Menurutnya, kondisi politik nasional saat ini bahkan tampak lebih kusut dibanding sebelum gerakan reformasi.

Pernyataan itu disampaikan Tolleng di Jakarta, Jumat (10/12), dalam acara Silaturrahmi Kelompok Pro Demokrasi dan Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselenggarakan Gugus Nusantara Jakarta. Tolleng hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.

Uji coba sistem dinilai belum membawa perubahan

Tolleng mengatakan, kekusutan politik nasional telah mengikis berbagai usaha dan terobosan pembaruan yang dilakukan sejak reformasi. Ia menyebut sejumlah langkah yang pernah ditempuh, mulai dari uji coba sistem multipartai, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, penerapan semi-distrik, hingga pemilihan presiden secara langsung.

“Tapi semuanya berjalan seperti sebelumnya, tidak membawa perubahan berarti, bahkan dalam beberapa hal terjadi kemerosotan yang lebih buruk,” kata Tolleng.

Disorientasi politik dan pecahnya kelompok reformis

Lebih lanjut, Tolleng menilai masyarakat Indonesia mengalami disorientasi atau kehilangan arah pandangan politik sebagai warga negara. Ia menyebut kondisi itu juga terjadi pada mereka yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok pro-demokrasi dan kalangan reformis.

Menurut Tolleng, salah satu bukti disorientasi itu terlihat saat pemilihan presiden beberapa waktu lalu, ketika muncul apa yang ia sebut sebagai split ideology atau ideologi ganda. Dari situ, ia membagi kalangan reformis menjadi tiga kelompok:

• reformis fundamental,
• reformis pragmatis,
• reformis spekulatif.

Tolleng menjelaskan, kelompok reformis fundamental semestinya tidak memilih jika tidak ada calon yang dianggap sejalan dengan nilai dan amanat reformasi. Namun, ia menilai dalam praktiknya mereka tetap ikut memilih.

Sementara itu, kelompok reformis pragmatis, menurut Tolleng, lebih memilih Megawati karena dinilai dapat memberi akses kekuasaan yang memadai dan tidak mengganggu posisi yang sudah mapan.

Adapun reformis spekulatif, kata Tolleng, memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan harapan terjadinya perubahan, meski komitmen perubahan itu dinilai belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Karena itu, ia menyebut harapan tersebut bersifat spekulatif.

Kekecewaan publik dan kritik pada partai serta lembaga

Tolleng menilai pilihan yang bersifat spekulatif itu kemudian terbukti karena, menurutnya, hingga saat ini SBY belum membuat langkah dan kebijakan yang mengarah pada perubahan fundamental, terutama dalam politik kenegaraan. Ia mengatakan kekecewaan demi kekecewaan terus bermunculan dan berpotensi membesar.

Ia juga menyebut kekecewaan masyarakat tidak hanya tertuju pada partai politik, parlemen, maupun organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, berbagai pihak tersebut kerap terlibat dalam korupsi dan penyimpangan sehingga menjadi bagian dari masalah.

Seruan kembali pada kontrol diri

Dalam situasi sosial-politik yang dinilainya kacau, Tolleng menegaskan pembenahan tidak bisa hanya mengandalkan lembaga atau penataan sistem. Ia menyerukan perlunya kembali pada kontrol diri masing-masing.

“Kita semua justeru harus kembali pada diri kita sendiri. Sebab, lawan sebenarnya dalam mengupayakan perubahan tidak lain adalah diri kita sendiri. Lawan kita adalah, nafsu kita, ambisi kita, yang semuanya harus dibayar mahal secara politik dan kekuasaan, melalui korupsi dan kolusi,” katanya.

Ia menambahkan, jika individu tidak mampu mengontrol ambisinya, maka upaya perbaikan sistem akan kembali sia-sia. Tolleng juga mengingatkan agar pragmatisme budaya dan gaya hidup metropolis yang jauh dari kesahajaan ditinggalkan, baik oleh aktivis maupun masyarakat umum.