Kutipan Media - Ambon, Tribun Maluku: Dinas Pertanian Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Pertanian Provinsi Maluku bertempat di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (27/2/2026).
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M memimpin rakor tersebut yang dampingi oleh Sekda Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kasrul Selang, S.T., M.T.
Hadir dalam rakor tersebut masing-masing: Kadis Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Kadis Pertanian dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, serta Kabid, Kepala UPTD lingkup Distan Maluku.
Gubernur Maluku meyampaikan beberapa pokok arahan antara lain:
Pembangunan pertanian mendukung ketahanan pangan ditetapkan sebagai program strategis daerah dalam mendukung Asta Cita Presiden RI dan Visi-Misi Gubernur Maluku.
Ketahanan pangan harus dibangun melalui sinergi kebijakan dan program antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Fokus pengembangan pada komoditas unggulan lokal yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Peningkatan produksi pertanian wajib diikuti dengan penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
Pasar pembangunan pertanian saat ini adalah pasokan Makan Bergizi Gratis dan Rencana Pengembangan Blok Masela.
Beberapa pokok bahasan yang menjadi issu penting dalam rakor tersebut antara lain:
Pelokalan kebijakan nasional sektor pertanian sesuai karakteristik dan potensi wilayah Maluku.
Penguatan produksi pangan strategis dan kawasan sentra produksi.
Kondisi terkini Program Makan Bergizi Gratis
Pengembangan hilirisasi dan industri pengolahan hasil pertanian.
Integrasi perencanaan pembangunan pertanian dengan kebijakan ekonomi daerah.
Peserta rakor berhasil menyepakati beberapa keputusan antara lain:
1.Menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku.
Menginstruksikan seluruh Kabupaten/Kota untuk menyelaraskan program pertanian dengan kebijakan Provinsi Maluku.
Mendorong percepatan pengembangan hilirisasi komoditas unggulan Maluku.
Mengarahkan OPD terkait untuk memastikan kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan PDRB per kapita.
Sebagai tindak lanjutnya adalah: Penyusunan langkah strategis penguatan produksi pangan daerah dalam bentuk project prospectus, dengan penanggungjawabnya adalah Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota; Integrasi program pertanian dan hilirisasi dalam dokumen perencanaan daerah dengan penanggungjawabnya adalah Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan Mengatur pertemuan Para Pemimpin Daerah se-Maluku terkait kebijakan pembangunan pertanian mendukung ketahanan serta Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan, merupakan kewenangan Sekretariat Daerah.
Usai Rakor, Kadis Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, SP., M.Si kepada wartawan mengatakan, rakor tersebut dilaksanakan atas arahan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.
Guna membicarakan tiga hal penting yakni: Sinkronisasi proyek strategis daerah guna mendukung swasembada pangan, seperti sagu, ubi kayu, Dukungan Pempus untuk program hilirisasi perkebunan Pala, Kelapa dan Ayam , dan Perlunya kesiapan daerah baik untuk kebutuhan tambahan MBG guna menjemput grougdriking Blok Masela yang sudah tentu membutuhkan pasokan pangan dari masing-masing daerah.