Reformasi Birokrasi Diperlukan Pasca MoU Investasi RI-AS Rp650 Triliun

JAKARTA, investortrust.id - - Anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu'awanah menyambut baik tercapainya nota kesepahaman (MoU) antara pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat (AS) senilai 38,4 miliar dolar AS atau setara Rp650 triliun. Anna mendesak pemerintah segera membenahi hambatan birokrasi yang kerap dikeluhkan oleh pelaku usaha asing, terutama mengenai kepastian regulasi dan efisiensi perizinan.

"Pemerintah harus segera melakukan pembenahan," kata Anna dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, negara harus hadir memastikan proses investasi berjalan cepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Karena itu, reformasi birokrasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar potensi kerja sama ini memberikan dampak nyata.

Anna memandang, investasi raksasa tersebut dinilai berpotensi kuat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas lapangan kerja.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari pertemuan pelaku usaha kedua negara dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. Kerja sama tersebut mencakup sektor strategis seperti pangan, manufaktur, energi, hingga teknologi.

"Nilai investasinya sangat besar dan berpotensi membuka peluang kerja luas bagi masyarakat. Ini sinyal positif bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra ekonomi yang prospektif di mata investor global," ujarnya.

Meski demikian, Anna menekankan bahwa digitalisasi layanan perizinan serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar komitmen Rp650 triliun ini tidak sekadar berhenti di atas kertas. Ia berharap investasi ini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui modernisasi rantai pasok dan teknologi pertanian.

"Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah industri serta menekan angka pengangguran terbuka. Dengan pengelolaan yang tepat, kemitraan ini akan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global," tegasnya.