Sidang Korupsi Hibah Sleman Hadirkan Saksi Ahli Administrasi Negara

Maya Herawati

Suasana sidang hibah pariwisata Sleman 2020 di Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Jumat (20/2/2026). - Harian Jogja - Ariq Fajar Hidayat

Harianjogja.com, JOGJA —Sidang korupsi hibah pariwisata Sleman 2020 memasuki tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi ahli untuk mengurai persoalan pelimpahan kewenangan dalam kasus yang menjerat mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo. Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Jumat (20/2/2026). Keterangan ahli menjadi fokus karena menyangkut aspek tanggung jawab administrasi dalam pengelolaan dana hibah pariwisata Sleman yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Dalam sidang lanjutan itu, saksi ahli hukum administrasi negara Riawan Tjandra menjelaskan konsep pelimpahan kewenangan dalam pemerintahan, yakni delegasi dan mandat, yang memiliki konsekuensi hukum berbeda terhadap pejabat pemberi kewenangan.

“Dalam delegasi, kewenangan dan tanggung jawabnya beralih dari pemberi kepada penerima delegasi. Sedangkan dalam mandat, kewenangan tidak beralih, yang beralih hanya pelaksanaan tugas untuk dan atas nama pemberi mandat,” ujar Riawan dalam persidangan.

Ia menerangkan kepala daerah, termasuk bupati, merupakan pemegang kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari undang-undang. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan sebagian melalui mekanisme delegasi maupun mandat sesuai karakter hubungan administratif dan dasar pengaturannya.