Sultan Jogja: Tatanan Keraton Tidak Perlu Diperdebatkan

Yogyakarta - Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa tatanan pemerintahan keraton tidak perlu menjadi bahan perdebatan. Pernyataan ini disampaikan dalam bentuk sabdatama resmi yang berlangsung di Bangsal Kencana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada hari Jumat.

Dalam sabdatama yang disampaikan didampingi oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan Adipati Puro Pakualaman Sri Paduka Alam IX, Sultan menekankan bahwa kedudukan sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sudah ditentukan. Ia juga menyatakan bahwa tidak semua keturunan keraton, baik perempuan maupun laki-laki, dapat menduduki tahta.

"Oleh karena itu, tidak perlu ada yang membicarakan atau memutuskan mengenai tatanan kerajaan," ujar Sultan, yang juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penyampaian tersebut, Sultan menjelaskan bahwa semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan Kerajaan Mataram merupakan hak prerogatif raja.

Penyampaian sabdatama dihadiri oleh sejumlah anggota keluarga keraton, termasuk adik-adik Sultan, seperti KGPH Hadiwinoto, GBPH Prabukusumo, dan GBPH Yudhaningrat, serta seluruh abdi dalem yang mengenakan pakaian tradisional khas.

GBPH Yudhaningrat, salah satu adik Sultan, menyampaikan bahwa persiapan untuk sabdatama ini dilakukan secara mendadak. Ia mengungkapkan bahwa saat mengikuti acara tersebut, ia tidak mengetahui isi sabdatama yang akan disampaikan. Setelah mendengarkannya, ia menyimpulkan bahwa inti dari pernyataan Sultan adalah mengingatkan bahwa tidak semua orang dapat menduduki kedudukan raja. "Kami tidak diperkenankan untuk berkomentar," tuturnya.

Sementara itu, Kanjeng Raden Tumenggung Yudohodiningrat, selaku Parentah Hageng Keraton, menyatakan bahwa sabdatama dari Sultan tidak berkaitan dengan peraturan daerah keistimewaan mengenai syarat jabatan gubernur. Ia menegaskan bahwa Sultan ingin agar semua pihak tidak berspekulasi mengenai kedudukan Raja Keraton Yogyakarta. "Tidak usah berandai-andai sebelum ada 'dhawuh' (pernyataan) dari raja," ungkap Yudohodiningrat.