Wabup Alzaizi Tegaskan Pentingnya Komunikasi dalam Pembangunan Waduk Rukoh

Kutipan Media - Berita Pidie

Tayang:

lihat foto

Serambinews.com/serambinews

WABUP PIDIE - Wakil Bupati Pidie, Alzaizi menjelaskan terkait pembangunan waduk Rukoh di Pidie.

“Ada tujuh gampong yang terimbas. Kita tidak ingin ada yang merasa dirugikan. Semua harus melalui komunikasi yang baik.

SERAMBINEWS.COM, SIGLI – Pembangunan waduk di Kabupaten Pidie bakal segera dilanjutkan agar dapat difungsikan.

Waduk dibiayai dana pusat ini terletak di Kabupaten Pidie, Aceh, tepatnya di aliran Sungai Krueng Rukoh.

Bendungan ini bersifat serbaguna: irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, serta potensi pariwisata.

Spesifikasi Teknis.

Luas area genangan: ±716 hektar. Kapasitas tampung: ±128,66 juta m⊃3; air. Mengairi lahan persawahan 11.950 hektar di Daerah Irigasi Baro Raya, terutama di Kecamatan Keumala dan Sakti.

Wakil Bupati Pidie, Alzaizi Umar memimpin rapat persamaan persepsi pembebasan lahan pembangunan suplesi Bendungan Rukoh, Kamis (26/2/2026).

Ia menegaskan proyek strategis nasional itu tidak boleh ada persoalan administratif maupun miskomunikasi di lapangan.

Baca juga: Dukung Swasembada Pangan, Waduk Rukoh dan Kereuto Akan Diresmikan Awal Tahun Ini

Hadir juga dalam rapat itu jajaran teknis, termasuk Mulia Saputra, ST, MT selaku PPK dari Balai Wilayah Sungai Sumatra I serta Kabag Pemerintahan Setdakab Pidie, Almanza, S.STP.

Maka itu, Alzaizi meminta seluruh unsur bergerak cepat, solid, dan satu komando.

“Ya kita harapkan bisa segera direalisasikan. Tim sudah terbentuk. Tahapan segera turun ke masyarakat. Kita ingin prosesnya lancar, transparan, dan tidak menimbulkan polemik. Waduk ini harus segera bisa difungsikan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Tujuh gampong terkena

Sebelumnya, Pemkab Pidie bersama BWS Sumatra I telah melakukan audiensi dengan masyarakat di tujuh gampong terdampak: Cot Setui, Sagoe, Kumbang, Ugadeng, Papeun Bocah, Pulo Seupeung, dan Pulo Cahi.

Menurutnya, pendekatan dialog menjadi kunci agar pembebasan lahan tidak memicu resistensi.

Ia menekankan bahwa hak-hak masyarakat harus dihormati, sementara kepentingan pembangunan tetap dijaga.

“Ada tujuh gampong yang terimbas. Kita tidak ingin ada yang merasa dirugikan. Semua harus melalui komunikasi yang baik. Alhamdulillah, dari audiensi sebelumnya, sambutan masyarakat sangat positif,” ujarnya.

Bagi Alzaizi, percepatan pembebasan lahan adalah tahapan krusial. Tanpa itu, bendungan yang dibangun dengan anggaran besar berpotensi kehilangan momentum manfaatnya.

Sumber: Serambi Indonesia

Halaman 1/2

1 2