Wawali Balikpapan Rancang Pembangunan Berkelanjutan Fokus Pariwisata dan Ekonomi Biru

BERITAKALTIM.CO-Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, memaparkan arah pembangunan Kota Balikpapan dalam Forum Konsultasi Publik Pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Aula Balai Kota Balikpapan, Kamis (19/2/2026).

Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari pemangku kepentingan yang dinilai akan memperkuat penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, RKPD 2027 merupakan turunan dari RPJMD yang dijabarkan setiap tahun dengan indikator utama pertumbuhan ekonomi.

“Kita bersyukur pertumbuhan ekonomi Balikpapan masih di atas rata-rata nasional. Namun, ada sejumlah faktor yang menjadi trigger bagi kita semua untuk terus bergerak maju, tidak hanya pemerintah kota, tetapi juga seluruh stakeholder termasuk swasta dan masyarakat,” ujarnya.

Bagus menegaskan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih menyimpan peluang besar untuk dikembangkan. Kota Balikpapan memiliki garis pantai yang panjang dan potensi wisata bahari yang dinilai belum tergarap maksimal.

Ia menilai kawasan pantai membutuhkan sentuhan dan penataan yang lebih terintegrasi, agar mampu menjadi daya tarik wisata unggulan sekaligus mendongkrak perekonomian lokal.

Di sisi lain, struktur ekonomi Balikpapan yang sekitar 46 persen masih ditopang industri pengolahan migas, menurutnya, perlu diperkuat dengan sumber pertumbuhan baru. Salah satunya melalui pengembangan industri hilirisasi.

“Kita harus mencari peluang lain, termasuk hilirisasi. Kita juga diberikan kesempatan untuk mengusulkan proyek strategis nasional yang bisa langsung didukung kementerian,” katanya.

Ia menambahkan, meskipun terjadi pengurangan transfer ke daerah (TKD), peluang dukungan pusat tetap terbuka melalui skema proyek strategis nasional.

Pemerintah Kota Balikpapan, lanjutnya, telah menuntaskan detail tata ruang pada akhir tahun lalu. Hal ini menjadi dasar penting dalam membuka peruntukan kawasan industri dan hilirisasi secara lebih transparan dan terarah.

“Informasi tata ruang harus terbuka. Kawasan industri dan hilirisasi sudah kita siapkan agar investor mendapat kepastian,” tegasnya.

Selain sektor industri dan pariwisata, Bagus juga menyoroti potensi pertanian di wilayah timur dan utara Balikpapan. Meski skalanya relatif kecil, terdapat sekitar 80 hektare lahan yang berpotensi dikembangkan menjadi sawah maupun sistem rantai pasok pangan.

Pengembangan ini dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa, sekaligus mendukung program makanan bergizi gratis yang saat ini masih memiliki 21 titik operasional dengan potensi tambahan hingga 40 titik lagi.

Ia berharap dukungan Bappeda untuk membantu penyediaan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan sistem irigasi di wilayah timur.

Dalam upaya menarik investasi, Pemkot Balikpapan telah mengoperasikan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang melayani lebih dari 100 jenis perizinan dalam satu gedung. Meski demikian, ia mengakui masih ada proses teknis yang perlu disempurnakan agar durasi pelayanan bisa semakin efisien.

Selain itu, melalui BKAD, pemerintah juga tengah mendorong optimalisasi aset daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta, termasuk melalui skema KPBU atau P3. Proses sertifikasi aset dan penguatan status hukum seperti Hak Pengelolaan Lahan (HPL) terus dilakukan untuk mempercepat realisasi kerja sama.

Bagus menilai Balikpapan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru. Dengan garis pantai dan wilayah laut yang luas, budidaya hasil laut seperti rumput laut dinilai memiliki peluang ekspor yang menjanjikan.

Ia mencontohkan keberhasilan daerah lain dalam mengembangkan budidaya rumput laut dan berharap potensi serupa dapat dikaji dan disurvei di Balikpapan. Saat ini, budidaya tambak dan pemberdayaan nelayan masih dalam skala kecil dan belum optimal.

Di sisi lain, Balikpapan dinilai telah siap sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Dukungan akses transportasi melalui bandara, pelabuhan, jalan tol, hotel representatif, hingga kapasitas event nasional skala seribu peserta menjadi modal penting dalam menarik investasi dan kegiatan nasional.

Bagus juga menegaskan bahwa proses pembangunan tidaklah sederhana, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Tahapan perencanaan, mulai dari penetapan lokasi, pemeriksaan tanah, penyusunan DED, hingga eksekusi pembangunan bisa memakan waktu hingga tiga tahun.

Hal ini termasuk proyek penanganan banjir dan peningkatan pelayanan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ia mengakui keterbatasan fiskal menjadi tantangan tersendiri, sehingga kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat, serta pihak swasta sangat dibutuhkan.

Salah satu proyek besar yang tengah dikaji adalah sistem penyambungan Sungai Mahakam–Sepaku–Balikpapan yang memerlukan anggaran besar dan perencanaan matang.

“Keterbatasan fiskal ini harus kita sikapi dengan kolaborasi. Kita dorong pengusaha nasional untuk berkontribusi membangun dan berinvestasi di Balikpapan. Semua proses ini untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan melibatkan seluruh stakeholder secara maksimal,” pungkasnya.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini diharapkan menjadi wadah penyelarasan visi pembangunan, agar Balikpapan semakin mengarah sebagai kota global yang nyaman dihuni dan berdaya saing tinggi.

NIKEN | WONG

H. Bagus Susetyo wakil wali kota balikpapan

223

Redaksi 33972 posts 3 comments

Andrew Jung kecewa Persib Bandung gugur di babak 16 besar

Bank Indonesia Balikpapan Siapkan Rp2 Triliun Uang Layak Edar Idulfitri 1447 H