Industri Travel Umrah Sumbar Tertekan Akibat Konflik Iran-Israel
Kutipan Media - PADANG, KOMPAS.com — Eskalasi konflik antara Iran dan Israel mulai menimbulkan efek domino yang menekan sektor ekonomi lokal di Sumatera Barat. Penghentian sementara pemberangkatan jemaah umrah berpotensi memukul industri perjalanan religi yang merupakan salah satu sektor jasa paling aktif di daerah tersebut.
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat, H. M. Rifki, menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 60 biro travel umrah berizin yang beroperasi di Sumbar. Kondisi ini menempatkan mereka pada posisi sulit terkait komitmen finansial yang sudah berjalan.
“Travel sudah melakukan berbagai pemesanan, mulai tiket pesawat, hotel, hingga konsumsi jemaah. Ketika keberangkatan ditunda, tentu ada dampak ekonomi yang tidak kecil,” kata Rifki, Senin (2/3/2026).
Rantai Ekonomi 50.000 Jemaah Per Tahun
Sumatera Barat memiliki basis pasar umrah yang sangat besar, dengan catatan pengiriman sekitar 50.000 jemaah setiap tahunnya. Rata-rata, terdapat 4.000 orang yang berangkat per bulan atau sekitar 1.000 orang setiap pekannya.
Aktivitas masif ini menggerakkan rantai ekonomi panjang yang melibatkan:
* Biro perjalanan dan agen lokal.
* Maskapai penerbangan internasional.
* Jasa katering dan logistik.
* Usaha perlengkapan ibadah dan UMKM lokal.
Ancaman Kenaikan Biaya Operasional
Selain pembatalan rute, Rifki mengkhawatirkan konflik Timur Tengah akan memicu lonjakan harga minyak dunia. Hal ini diprediksi berdampak langsung pada kenaikan biaya penerbangan (*fuel surcharge*) dan biaya operasional travel secara keseluruhan.
“Kita khawatir bukan hanya perjalanan yang terganggu, tetapi juga biaya operasional travel meningkat,” ujarnya.
Pemerintah meminta biro perjalanan untuk tetap bertanggung jawab kepada jemaah yang telah melunasi biaya. Rifki menekankan agar setiap penyelesaian masalah dilakukan secara adil dan kekeluargaan demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, situasi ini juga memicu kecemasan sosial, terutama bagi keluarga yang anggotanya sedang berada di Arab Saudi. Pemerintah berjanji akan terus memantau perkembangan konflik dan memastikan perlindungan jemaah tetap menjadi prioritas utama negara.
