Pramono: Pembangunan Fasilitas Publik Jakarta Tak Bergantung pada APBD

Kutipan Media - Kompas.com, 26 Februari 2026, 20:23 WIB

Add on Google

Ruby Rachmadina,

Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

Lihat Foto

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengintruksikan Dinas Bina Marga DKI Jakarta memperluas akses jalan di sekitar proyek Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat, Kamis (26/2/2026).(KOMPAS.com/ RUBY RACHMADINA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, pembangunan fasilitas publik di Jakarta banyak yang bukan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan itu dilakukan agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah, terutama setelah dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta dipangkas pemerintah pusat.

“Pada tahun-tahun ini kita akan banyak sekali meresmikan bangunan, taman, dan beberapa fasilitas publik yang dibiayai sepenuhnya bukan dari APBD,” ucap Pramono dalam pengarahan kepada pegawai Disdik DKI Jakarta di Gedung Disdik DKI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

Ia meminta jajaran Pemprov DKI mencari sumber pembiayaan alternatif dengan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

Baca juga: Pramono Minta Jalan Sekitar Proyek Flyover Latumeten Diperlebar Biar Tak Macet

“Saya meminta betul kepada jajaran Balai Kota untuk berbenah diri, membuat Jakarta ini tidak bergantung semata-mata dengan APBD,” katanya.

Pramono mencontohkan, pembangunan Taman Bendera Pusaka yang akan diresmikan dalam waktu dekat. Proyek senilai Rp 100 miliar itu, kata Pramono, tidak menggunakan dana APBD.

Selain itu, penataan Taman Semanggi juga dilakukan dengan pendanaan non-APBD dengan nilai sekitar Rp 134 miliar.

Pendanaan tersebut berasal dari skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kontribusi pengembang melalui kebijakan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Taman Bendera Pusaka yang bulan Maret ini saya akan resmikan. Pembiayaannya total kurang lebih Rp 100 miliar. Tidak ada uang sesen pun dari APBD. Dari mana datangnya? Kita membangun kepercayaan kepada publik bahwa Jakarta sekarang ini berbenah, transparan, terbuka,” kata dia.

Selain itu, Pramono menyebut sejumlah proyek lain juga tengah disiapkan, termasuk pembangunan kawasan Bundaran Lingkaran Sudirman di Dukuh Atas. Ada pula jalur pejalan kaki bawah tanah yang menghubungkan sejumlah hotel di kawasan pusat kota langsung ke stasiun MRT Jakarta.

Baca juga: Padel di Cilandak dan Isyarat Tegas Pramono soal Pembongkaran

Jalur bawah tanah itu akan menghubungkan Grand Hyatt Jakarta, Pullman Jakarta Indonesia, Mandarin Oriental Jakarta, dan Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Dengan demikian, pejalan kaki dapat langsung mengakses kawasan Bundaran HI tanpa harus menyeberang di permukaan jalan.

“Bundaran HI menjadi jauh lebih rapi,” kata dia.

Pramono menilai percepatan pembangunan tersebut sejalan dengan status Jakarta sebagai kota global setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

Ia mengklaim posisi Jakarta dalam pemeringkatan kota global meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bahas berita ini dengan KARIN

KARIN

Pramono Anung

Gubernur DKI

Lihat Megapolitan Selengkapnya

Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Psikolog: Duka Kehilangan Hewan Peliharaan Bisa Setara dengan Kehilangan Anggota Keluarga

Megapolitan

09/06/2026, 23:14 WIB

Mengintip Kehidupan di Rumah Lansia Cibubur Jaktim, dari Aktivitas hingga Biaya Hunian

Megapolitan